Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengusulkan rencana kontroversial untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi lebih dari dua juta penduduk Palestina ke negara lain. Trump mengklaim bahwa rencana ini bertujuan untuk membangun kembali Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” yang makmur. Namun, usulan ini telah memicu gelombang penolakan dari berbagai negara Arab dan organisasi internasional.

Penolakan dari Negara-Negara Arab

Mesir dengan tegas menolak setiap usulan yang bertujuan melenyapkan perjuangan Palestina dengan mencabut hak warga Palestina atau merelokasi mereka dari tanah historisnya, baik secara sementara maupun permanen. Raja Abdullah II dari Yordania juga menegaskan bahwa Yordania menolak segala upaya untuk mencaplok tanah Palestina atau merelokasi warga Gaza dan Tepi Barat. Kementerian Luar Negeri Kuwait menegaskan dukungannya terhadap hak Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan mengutuk kebijakan permukiman Israel serta pemindahan paksa warga Palestina.
ANTARA NEWS

Aljazair mengecam setiap rencana untuk mengusir warga Gaza, dengan memperingatkan bahwa skema semacam itu mengancam inti perjuangan nasional Palestina. Baik Irak maupun Libya menyatakan penolakan keras terhadap setiap usulan atau upaya pemindahan paksa warga Palestina, serta menyerukan komunitas internasional untuk mengambil sikap tegas terhadap tindakan tersebut.
ANTARA NEWS

Sikap Arab Saudi

Arab Saudi, melalui Kementerian Luar Negeri, menegaskan kembali penolakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan permukiman Israel, aneksasi tanah, maupun upaya mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Kerajaan juga menegaskan bahwa mereka tidak akan melakukan kesepakatan normalisasi dengan Israel hingga Palestina memperoleh negara merdeka mereka sendiri.
LENSABERITA JAKARTA

Reaksi Organisasi Internasional

Sekretariat Jenderal Liga Arab menyatakan bahwa pernyataan Presiden Trump mendorong skenario pemindahan warga Palestina yang ditolak baik secara regional maupun internasional, serta jelas-jelas melanggar hukum internasional. Liga Arab menekankan bahwa usulan semacam itu akan menyebabkan ketidakstabilan dan tidak berkontribusi pada pencapaian solusi dua negara, yang tetap menjadi satu-satunya jalur yang layak untuk mencapai perdamaian dan keamanan antara Palestina dan Israel, serta kawasan yang lebih luas.
ANTARA NEWS

Pandangan Palestina

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menyebut rencana Trump sebagai pelanggaran hukum internasional, menegaskan bahwa Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari Palestina, dan menolak keputusan pihak asing atas masa depan rakyat Palestina. Hamas juga mengecam pernyataan Trump. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyerukan pertemuan darurat negara-negara Arab untuk menolak proyek pemindahan paksa tersebut, serta memperingatkan bahwa AS pada dasarnya berupaya menduduki Gaza.
ANTARA NEWS

Kesimpulan

Usulan Presiden Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya telah memicu penolakan luas dari negara-negara Arab dan organisasi internasional. Mereka menilai bahwa rencana tersebut melanggar hukum internasional dan berpotensi mengancam stabilitas kawasan. Sebaliknya, mereka menekankan pentingnya solusi yang adil dan komprehensif bagi konflik Israel-Palestina, dengan mendukung pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.