Seoul – Pengadilan Konstitusi Korea Selatan menggelar sidang terakhir dalam proses pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol pada hari ini. Sidang ini menjadi momen krusial yang akan menentukan apakah Yoon akan tetap menjabat atau diberhentikan secara resmi dari posisinya sebagai kepala negara.

Kasus pemakzulan Yoon telah mengguncang perpolitikan Korea Selatan, memicu gejolak politik serta perdebatan hukum yang intens. Sejak awal proses ini dimulai, baik pihak pendukung maupun penentang pemakzulan terus menunjukkan sikap yang kontras, dengan aksi demonstrasi terjadi di berbagai kota besar, termasuk Seoul.

Latar Belakang Pemakzulan

Presiden Yoon Suk-yeol menghadapi pemakzulan atas berbagai tuduhan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, kegagalan dalam mengelola kebijakan dalam negeri, serta dugaan keterlibatan dalam skandal korupsi politik.

Kasus ini bermula ketika partai oposisi utama, Partai Demokrat Korea (DPK), mengajukan tuntutan terhadap Yoon, menuduhnya gagal dalam menjalankan kepemimpinan yang efektif dan melanggar hukum dalam beberapa kebijakan pemerintahannya.

Beberapa faktor utama yang mempercepat proses pemakzulan Yoon di antaranya adalah:

1. Skandal Campur Tangan Politik – Yoon diduga melakukan intervensi dalam sistem peradilan untuk kepentingan politiknya.
2. Kebijakan Ekonomi yang Kontroversial – Langkah pemerintahannya dalam menghadapi inflasi dan kenaikan harga bahan pokok dianggap tidak efektif, menyebabkan penurunan kepercayaan publik.
3. Kritik terhadap Kebijakan Keamanan Nasional – Banyak pihak menilai kebijakan Yoon dalam menangani ketegangan dengan Korea Utara dan aliansi dengan AS sebagai tindakan yang justru memperburuk stabilitas regional.
4. Dugaan Korupsi di Lingkaran Kekuasaan – Beberapa pejabat yang dekat dengan Yoon disebut-sebut terlibat dalam praktik suap dan penyalahgunaan jabatan.

Proses Sidang dan Argumentasi Kedua Pihak

Dalam sidang terakhir ini, delapan hakim Pengadilan Konstitusi Korea Selatan akan mendengarkan argumen terakhir dari tim jaksa penuntut yang mewakili parlemen serta tim pembela Yoon.

Pihak yang mendukung pemakzulan berargumen bahwa Yoon telah melanggar konstitusi dan merusak demokrasi Korea Selatan. Mereka menegaskan bahwa pemakzulan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan integritas pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum.

Di sisi lain, pengacara Yoon membantah seluruh tuduhan dan menyatakan bahwa upaya pemakzulan ini hanyalah serangan politik yang dilakukan oleh oposisi. Mereka menekankan bahwa tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Presiden Yoon telah melanggar hukum atau melakukan tindakan yang dapat dijadikan dasar pemakzulan.

Dampak Politik dan Ekonomi

Terlepas dari keputusan yang akan diambil, krisis politik akibat pemakzulan ini telah berdampak besar pada stabilitas nasional. Pasar saham Korea Selatan mengalami volatilitas tinggi dalam beberapa pekan terakhir, sementara nilai tukar won terhadap dolar AS mengalami pelemahan akibat ketidakpastian politik.

Dari sisi politik, pemakzulan Yoon akan menjadi preseden penting dalam sejarah demokrasi Korea Selatan. Jika Yoon diberhentikan, maka ia akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang dimakzulkan setelah Park Geun-hye pada 2017.

Partai oposisi telah mulai mempersiapkan strategi politik untuk pemilu mendatang, sementara partai pendukung Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), berusaha mempertahankan legitimasi pemerintahan mereka dengan meyakinkan publik bahwa Yoon masih layak memimpin.

Keputusan yang Dinanti dan Potensi Dampaknya

Keputusan Pengadilan Konstitusi akan diumumkan dalam beberapa hari setelah sidang terakhir ini. Jika pemakzulan disetujui, maka pemilihan presiden baru harus segera dilakukan dalam waktu 60 hari, sesuai dengan konstitusi Korea Selatan.

Namun, jika pemakzulan ditolak, Yoon akan tetap menjabat sebagai presiden hingga masa kepemimpinannya berakhir pada 2027. Hal ini berpotensi memperpanjang konflik politik antara pemerintahan dan oposisi, yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas pemerintahan.

Kesimpulan

Sidang terakhir pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol menjadi babak penting dalam perpolitikan Korea Selatan. Dengan pembelahan tajam antara pendukung dan penentang, keputusan ini tidak hanya akan menentukan nasib Yoon, tetapi juga masa depan demokrasi serta stabilitas pemerintahan di Korea Selatan.

Masyarakat kini menantikan putusan akhir Pengadilan Konstitusi, yang akan menjadi titik balik bagi arah politik dan ekonomi Korea Selatan ke depan.