---

Mensesneg Tegaskan Dana Retreat Kepala Daerah Berasal dari Kemendagri, Bukan APBN Tambahan

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) memastikan bahwa pendanaan untuk retreat kepala daerah berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Klarifikasi ini disampaikan menyusul spekulasi mengenai sumber dana kegiatan tersebut yang sempat menjadi perbincangan publik.

Mensesneg menegaskan bahwa retreat ini merupakan bagian dari program pembinaan dan koordinasi nasional, yang rutin dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Dana untuk kegiatan ini sudah dialokasikan di Kemendagri dalam anggaran tahun berjalan, sehingga tidak ada anggaran tambahan dari APBN,” tegasnya.

Tujuan Retreat dan Agenda Pembahasan

Retreat kepala daerah ini bertujuan untuk:
✔ Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan nasional.
✔ Membahas strategi percepatan pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
✔ Mengoptimalkan sinergi antarprovinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung program prioritas nasional.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa isu strategis yang dibahas antara lain pembangunan infrastruktur, penguatan fiskal daerah, serta digitalisasi pelayanan publik.

Isu Pendanaan yang Sempat Menjadi Polemik

Sebelumnya, muncul spekulasi bahwa retreat ini menggunakan dana tambahan dari APBN atau sumbangan dari pihak tertentu. Namun, Mensesneg membantah hal tersebut dan menegaskan bahwa anggaran sudah tertata di dalam Kemendagri.

“Semua sudah direncanakan sejak awal tahun. Tidak ada penggunaan dana tambahan di luar yang sudah ditetapkan di Kemendagri,” kata Mensesneg dalam konferensi pers di Jakarta.

Menurutnya, kegiatan semacam ini penting untuk memastikan pemerintah daerah tetap sejalan dengan kebijakan nasional, terutama dalam mencapai target pembangunan yang berkelanjutan.

Reaksi Publik dan Pakar Kebijakan

Meski telah diklarifikasi, isu pendanaan retreat kepala daerah tetap menuai beragam respons dari publik dan pakar kebijakan.

• Beberapa pihak menilai bahwa retreat ini seharusnya dilakukan dengan lebih efisien, mengingat kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan pasca-pandemi.
• Namun, ada juga yang mendukung, dengan alasan bahwa forum seperti ini diperlukan agar kepala daerah dapat memahami arahan strategis pemerintah pusat.

Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Subagio, menilai bahwa kegiatan seperti retreat bisa bermanfaat jika memang menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Yang perlu dipastikan adalah transparansi penggunaan anggaran dan efektivitas output dari pertemuan ini. Jika hanya menjadi forum seremonial tanpa dampak nyata, maka pemborosan anggaran menjadi hal yang harus diwaspadai,” ujarnya.

Kesimpulan

Dengan klarifikasi dari Mensesneg, terungkap bahwa retreat kepala daerah didanai sepenuhnya oleh Kemendagri, bukan dari tambahan APBN atau sumber lain. Pemerintah menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam menjalankan program strategis nasional.

Meski demikian, publik tetap berharap agar acara seperti ini benar-benar membawa manfaat konkret dan tidak hanya menjadi ajang formalitas belaka.