Jakarta, Indonesia – Kemacetan parah melanda kawasan sekitar Monumen Nasional (Monas) pada Senin pagi (19/2), menyebabkan antrean panjang kendaraan yang mengular hingga beberapa kilometer. Kemacetan ini diduga dipicu oleh banyaknya mobil pejabat daerah yang diparkir di bahu jalan secara sembarangan, membuat arus lalu lintas tersendat. Sejumlah pengendara dan pejalan kaki mengeluhkan situasi ini, sementara petugas lalu lintas tampak kewalahan mengatur kepadatan kendaraan di sekitar area tersebut.

Penyebab Kemacetan: Parkir Sembarangan Mobil Pejabat

Berdasarkan laporan dari warga dan rekaman video yang beredar di media sosial, puluhan kendaraan berpelat dinas terlihat berjejer di sepanjang Jalan Medan Merdeka, terutama di sekitar pintu masuk kompleks Monas. Banyak dari kendaraan tersebut adalah mobil mewah yang digunakan oleh kepala daerah dan pejabat pemerintah yang menghadiri sebuah agenda rapat tertutup di salah satu gedung pemerintahan di sekitar Monas.

Menurut salah seorang pengendara, Rifki (34), yang terjebak dalam kemacetan, kondisi lalu lintas di sekitar Monas memang sering macet, tetapi kali ini jauh lebih parah.

“Saya biasa lewat sini setiap hari, macet memang wajar, tapi kali ini hampir tidak bergerak sama sekali. Apalagi banyak mobil berpelat dinas yang parkir seenaknya di pinggir jalan, jadi jalurnya makin sempit,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Selain itu, sejumlah ojek online dan sopir angkutan umum juga mengeluhkan kesulitan mencari jalan alternatif karena trotoar dan sebagian badan jalan dipenuhi kendaraan yang diparkir secara ilegal.

“Kita yang kerja cari nafkah jadi ikut kena dampaknya. Mau cari jalan lain juga susah karena di semua jalur macet. Yang parkir di bahu jalan harusnya ditindak,” kata Arman (42), seorang pengemudi ojek online.

Petugas Lalu Lintas Kewalahan, Dishub Siap Beri Sanksi

Petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta yang berada di lokasi tampak kesulitan mengurai kepadatan lalu lintas. Beberapa petugas sempat meminta agar mobil-mobil yang diparkir di bahu jalan segera dipindahkan, tetapi tidak semua pemilik kendaraan segera menanggapi imbauan tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait kemacetan ini dan akan segera mengambil tindakan tegas terhadap kendaraan yang parkir sembarangan.

“Kami sedang mengidentifikasi kendaraan yang melanggar dan akan segera menindaklanjuti dengan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jika ditemukan kendaraan yang menghalangi lalu lintas, kami tidak akan ragu untuk menindak dengan penderekan,” tegas Syafrin.

Selain itu, pihak Dishub DKI juga akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan kepolisian untuk memastikan tidak ada kejadian serupa yang berulang di masa mendatang.

Warga Minta Pejabat Lebih Disiplin

Insiden ini memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama di media sosial, di mana banyak pengguna mengunggah foto dan video mobil-mobil pejabat yang terparkir sembarangan. Warganet menyayangkan tindakan para pejabat yang seharusnya menjadi contoh dalam menaati peraturan lalu lintas, bukan malah menyebabkan kemacetan yang merugikan masyarakat umum.

“Gimana mau disiplin kalau pejabatnya sendiri parkir sembarangan? Harusnya mereka jadi contoh buat masyarakat,” tulis seorang pengguna Twitter yang videonya memperlihatkan antrean panjang kendaraan di sekitar Monas.

Tak sedikit pula yang meminta adanya regulasi lebih ketat terkait parkir kendaraan di kawasan pemerintahan agar tidak mengganggu aktivitas warga sekitar. Beberapa pengamat transportasi juga menilai perlu adanya solusi jangka panjang, seperti penyediaan area parkir khusus bagi kendaraan pejabat untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang.

Kesimpulan

Kemacetan di sekitar Monas yang dipicu oleh parkir sembarangan kendaraan pejabat menjadi sorotan publik. Selain menyebabkan gangguan lalu lintas, kejadian ini juga menunjukkan perlunya kesadaran lebih dari para pejabat untuk menjadi teladan dalam menaati aturan. Dengan respons cepat dari Dishub dan kepolisian, diharapkan ada solusi nyata agar kejadian serupa tidak terus berulang dan menghambat aktivitas masyarakat di ibu kota.