Jakarta – Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Agrinas (Agro Industri Nasional) secara resmi mengambil alih 221 ribu hektare lahan sawit yang sebelumnya dikelola oleh Duta Palma Group, sebuah perusahaan yang sempat tersandung berbagai kasus hukum terkait pengelolaan lahan dan dugaan tindak pidana korupsi.

Keputusan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk menata ulang tata kelola industri kelapa sawit nasional, meningkatkan produktivitas, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dan aspek keberlanjutan lingkungan.

Latar Belakang Pengambilalihan

Duta Palma Group, yang dimiliki oleh pengusaha Surya Darmadi, telah menjadi sorotan publik sejak kasus dugaan korupsi dan pencucian uang senilai Rp78 triliun mencuat. Pemerintah menilai bahwa lahan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dikuasai secara ilegal, sehingga akhirnya diputuskan untuk diambil alih oleh negara dan dikelola oleh BUMN.

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan aset negara serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam industri perkebunan sawit.

“Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga kepentingan nasional. Kita ingin memastikan bahwa lahan sawit yang luas ini dikelola dengan baik, memberikan manfaat bagi negara, serta tidak lagi menjadi bagian dari praktik bisnis yang melanggar hukum,” ujar Erick dalam keterangannya.

Peran Agrinas dalam Pengelolaan Lahan Sawit

Agrinas, yang merupakan BUMN dengan fokus pada pengembangan industri agro, akan bertanggung jawab dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan lahan sawit eks-Duta Palma.

Beberapa langkah yang akan dilakukan Agrinas dalam mengelola lahan ini antara lain:

1. Revitalisasi perkebunan sawit dengan penerapan teknologi pertanian modern.
2. Peningkatan produktivitas dan transparansi manajemen perkebunan dengan standar keberlanjutan.
3. Kemitraan dengan petani dan koperasi sawit lokal untuk mendukung ekonomi rakyat.
4. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan sosial, termasuk sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Direktur Utama Agrinas, Hendro Martono, menekankan bahwa pengelolaan lahan sawit ini tidak hanya akan difokuskan pada aspek bisnis, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Kami ingin memastikan bahwa sawit Indonesia tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga dikelola dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diakui secara global,” kata Hendro.

Dampak terhadap Industri Sawit Nasional

Pengambilalihan lahan sawit ini oleh BUMN dianggap sebagai langkah penting dalam menata ulang tata kelola industri sawit nasional yang selama ini kerap dikritik karena berbagai persoalan, seperti konflik lahan, deforestasi, dan dugaan praktik monopoli oleh perusahaan besar.

Dengan dikelolanya lahan seluas 221 ribu hektare oleh negara, diharapkan dapat memberikan beberapa dampak positif, antara lain:

• Meningkatkan produksi dan ekspor CPO (Crude Palm Oil) dengan mekanisme yang lebih transparan.
• Mengurangi konflik agraria yang selama ini sering terjadi antara perusahaan swasta dan masyarakat lokal.
• Memastikan tata kelola yang lebih berkelanjutan sesuai dengan standar internasional.

Namun, sejumlah tantangan tetap ada, termasuk bagaimana Agrinas dapat mengelola lahan tersebut secara efisien tanpa menimbulkan birokrasi yang menghambat produksi. Selain itu, stabilitas tenaga kerja dan kemitraan dengan para petani sawit juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan agar transisi ini berjalan lancar.

Kesimpulan

Langkah pemerintah melalui BUMN Agrinas dalam mengambil alih 221 ribu hektare lahan sawit milik Duta Palma menandai era baru dalam pengelolaan industri kelapa sawit nasional. Dengan pendekatan yang lebih transparan dan berorientasi pada keberlanjutan, diharapkan sektor perkebunan sawit Indonesia semakin kompetitif di pasar global sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Meski begitu, efektivitas implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan Agrinas dalam mengelola lahan tersebut secara profesional, efisien, dan berkelanjutan. Semua pihak kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam memastikan bahwa aset negara ini benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat dan ekonomi nasional.