Admin Yoga
Elon Musk, yang memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, baru-baru ini mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh pegawai federal Amerika Serikat. Musk menginstruksikan bahwa setiap pegawai harus melaporkan pencapaian kerja mereka setiap minggu. Kegagalan untuk mematuhi instruksi ini akan dianggap sebagai pengunduran diri.
Instruksi ini disampaikan melalui email resmi dari Kantor Manajemen Personalia AS (OPM) dengan subjek “Apa yang Anda lakukan minggu lalu?”. Email tersebut meminta pegawai untuk merinci lima poin utama mengenai apa yang telah mereka capai dalam pekerjaan selama minggu sebelumnya dan mengirimkannya kepada manajer masing-masing. Batas waktu yang diberikan untuk respons ini adalah hingga Senin pukul 23:59 EST.
Langkah ini merupakan respons atas dorongan Presiden Trump yang meminta Musk untuk lebih agresif dalam mengurangi dan merestrukturisasi tenaga kerja federal. Trump menyatakan bahwa meskipun Musk telah melakukan pekerjaan yang baik, diperlukan pendekatan yang lebih tegas untuk mencapai efisiensi yang diinginkan.
Namun, instruksi ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan pegawai federal. Beberapa lembaga, seperti Departemen Luar Negeri dan FBI, mengarahkan pegawai mereka untuk tidak menanggapi email tersebut hingga ada klarifikasi lebih lanjut. Serikat pekerja terbesar pegawai federal, American Federation of Government Employees (AFGE), mengutuk tindakan ini sebagai “kejam dan tidak menghormati” pegawai yang telah berdedikasi melayani publik.
Musk membela kebijakan ini dengan menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi inefisiensi serta potensi penipuan dalam pemerintahan. Dia mengklaim bahwa sejumlah pegawai federal tidak aktif dalam pekerjaan mereka, bahkan ada yang mungkin menerima gaji tanpa benar-benar bekerja.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas oleh pemerintahan Trump untuk merampingkan birokrasi dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Namun, pendekatan yang agresif ini memicu perdebatan mengenai legalitas dan dampaknya terhadap moral serta efektivitas pegawai federal.
